KUDUDUKAN DOI MENRE DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU BUGIS DI BONE SULAWESI SELATAN

Doi menre merupakan istilah yang digunakan dalam perkawinann adat suku Bugis Bone. Ia merujuk kepada pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki (calon suami) kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk keperluan pesta perkawinan. Keberadaan doi menre menarik dikaji karena ia menjadi penentu terhadap berlangsung dan tidaknya sebuah perkawinan. Tidak jarang perkawinan batal dilaksanakan hanya karena tingginya permintaan doi menre dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini, penyusun tertarik untuk mengkaji kedudukan dan dampak doi menre tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis Bone. Oleh karena itu, penyusun mengajukan dua rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana kedudukan doi menre dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Bone? Bagaimana dampak doi menre terhadap perkawinan adat masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone? Penelitian ini berdasarkan sumber data yang lebih cenderung kepada penelitian lapangan (field research), akan tetapi tetap didukung dengan basis data literatur sebagai penunjang data di lapangan. Penelitian lapangan yang diharapkan adalah data yang didapatkan langsung pada elemen masyarakat suku Bugis Bone yang nantinya mampu memenuhi aspek keterwakilan secara menyeluruh. Dalam hal ini, penyusun menggunakan teori Fungsional dari Emile Durkheim yang sekiranya dapat merlihat fungsi dari pihak yang berwenangn yaitu antara pare’wa sara dan pare’wa ade di Bugis Bone. Kemudian, teori yang digunakan adalah teori resepsi yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje sebagai senjata untuk menentukan kedudukan doi menre dalam pernikahan adat Bugis Bone. Berdasarkan teori yang digunakan maka, kedudukan doi menre adalah sebagai hukum adat yang berdiri sendiri. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa doi menre dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Bone telah menjadi syarat bagi berlangsungnya perkawinan. Sebab, jika tidak dipenuhi maka perkawinan akan batal. Secara hukum Islam doi menre tidak termasuk bagian dari syarat yang harus dipenuhi, kecuali sompa (mahar) karena ia merupakan kewajiban. Namun, keduanya merupakan hasil integrasi yang tidak dapat dipisahkan secara hukum Adat. Tujuan dari doi menre adalah untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam acara pesta perkawinan. Secara Kedudukan doi menre telah menjadi hukum perkawinan adat yang berdiri sendiri. Sebab, ia tidak memiliki relevansi dengan surat an-Nisa ayat 4, Mappasere menyimpulkan bahwa kedudukan doi menre telah berdiri sendiri secara hukum adat. Peryataan Mappasere telah didukung oleh beberapa kepala KUA dan beberapa staf di Kementerian Agama yang ada di kabupaten Bone. Kemudian dampak besar dari diwajibkannya doi menre sebagai syarat pernikahan adat Bugis Bone adalah terjadinya silariang (kawin lari). Kemudian ada juga yang mengatakan istilah “terpaksa kawin”, yaitu mau tidak mau mereka harus dikawinkan sebagai hukuman sosial dari masyarakat. Para kaum remaja melakukan hal tersebut agar terhindar dari kewajiban doi menre yang berjumlah besar