Perbarengan Tindak Pidana dalam Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana oleh Kepala Desa

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan AS sebagai kepala desa yang menyalahgunakan kewenangan dan menyalahgunakan dana penanggulangan bencana dapat dikenakan perbarengan berdasarkan atas Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang korupsi dan Pasal 78 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pelaku melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana dengan melakukan pemotongan dana dan dengan tidak memberikan dana penanggulangan bencana sesuai dengan perencanaan. Tindakan pelaku melanggar Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasla 78 UU No. 24 Tahun 2007, sehingga dapat diterapkan konkursus. Pelaku melakukan suatu perbuatan pidana yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, yaitu menyalahgunakan pengelolaan dana penanggulangan bencana. Oleh karenanya perbuatan pelaku dapat dikenakan konkursus idealis, Pasal 63 ayat (1) dikatakan : “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”