Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satunya terkait penundaan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melahirkan doktrin baru mengenai kekuatan hukum mengikatnya putusan MK. Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama: karakter putusan MK yang memuat tenggang waktu konstitusionalitas dan konsep kebersesuaian undang-undang dengan UUD 1945. Kedua, pengaruh putusan tersebut terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, putusan-putusan yang menjadi objek penelitian ditemukan karakteristik yang beragam terkait dengan tenggang waktu konstitusionalitas dan kebersesuaian antara Un...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hu...
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara dengan Nomor Register42/PUU-XIII/2015. ...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hu...
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terak...
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang lahir berdasarkan amandemen UUD 1945 memiliki fungsi sebaga...
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republ...
AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang berperan ...
Penelitian tesis ini ialah untuk mengkaji implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait deng...
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi terhada...
Amanah pembentukan undang-undang di Indonesia sebelum amandemen sangat didominasi oleh Presiden, sea...
Penelitian ini berjudul “Implikasi Amandemen UUD 1945 TerhadapPergeseran Kekuasaan Kehakiman”. Penel...
Dalam rangka menegakkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-undan...
Proses peradilan yang dijalankan oleh MK menganut asas-asas yaitu (1) ius curia novit; (2) Persidang...
Pasca perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pertimbangan...
Penelitian ini dilatarbelakangi dari 11 hakim Ad Hoc di Indonesia yang mengajukanpermohonan kepada M...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hu...
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara dengan Nomor Register42/PUU-XIII/2015. ...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hu...
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terak...
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang lahir berdasarkan amandemen UUD 1945 memiliki fungsi sebaga...
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republ...
AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang berperan ...
Penelitian tesis ini ialah untuk mengkaji implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait deng...
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi terhada...
Amanah pembentukan undang-undang di Indonesia sebelum amandemen sangat didominasi oleh Presiden, sea...
Penelitian ini berjudul “Implikasi Amandemen UUD 1945 TerhadapPergeseran Kekuasaan Kehakiman”. Penel...
Dalam rangka menegakkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-undan...
Proses peradilan yang dijalankan oleh MK menganut asas-asas yaitu (1) ius curia novit; (2) Persidang...
Pasca perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pertimbangan...
Penelitian ini dilatarbelakangi dari 11 hakim Ad Hoc di Indonesia yang mengajukanpermohonan kepada M...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hu...
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara dengan Nomor Register42/PUU-XIII/2015. ...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hu...