Syariatisasi Pendidikan Wujud Good Governance Kota Bandung dalam Slogan Agamis-inklusif : Analisis Kritis Kebijakan Birokrasi Publik

Pemerintahan Jawa Barat dalam cakupan wilayah Indonesia pada tahun 2010 penduduknya mencapai 2.359.431 Jiwa, dari jumlah penduduk Indonesia yang terdiri dari 244.215.984 Jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 9,89 %. Slogan yang senantiasa dibangun yakni mewujudkan sosok insan Jawa Barat yang agamis dengan 7 (tujuh) penciri utama yakni : (1) Sehat, cerdas dan cermat, (2) Produktif dan berdaya saing tinggi, (3) Mandiri dan pandai mengatur diri, (4) Berdaya tahan tinggi dalam persaingan, (5) Pandai membangun jejaring dan persahabatan global, (6) Berintegritas tinggi dan (7) Bermartabat.Beberapa kebijakan pemerintah Jawa Barat berupaya mengembangkan visi-misinya dengan melakukan peningkatan Perguruan Tinggi di Jawa Barat di antaranya melakukan peningkatan Perguruan Tinggi dari 15% (2012) menjadi 25% pada tahun 2018, Pe-negeri-an beberapa Perguruan Tinggi Swasta berbasis 4 (empat) kewilayahan dan sebaran penduduk, adanya dukungan pengembangan fasilitas kampus dan perpustakaan, adanya dukungan peningkatan kualitas penelitian dosen, adanya dukungan peningkatan pendidikan dosen, Beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma, S1, S2, dan S3, Beasiswa atau biaya bantuan mahasiswa terhadap program-program yang relevan untuk masyarakat, program riset kreatif (creative research) sedangkan untuk solusi terobosan pembangunan : SDM, Agama, Kesehatan, Tenaga Kerja, Energi, Lingkungan, Infrastruktur, Wisata dan Budaya.Artikel ini memfokuskan diri pada bagaimana wilayah kota Bandung dalam mewujudkan cita-cita yang diimpikan oleh pemerintah Jawa Barat yakni mewujudkan masyarakat yang agamis dengan tujuh syarat tersebut. Terkait dengan kehidupan keberagamaan, kebijakan-kebijakan syariat, di mana hukum Islam pascareformasi tidak bisa dilepaskan dari fenomena kebijakan-kebijakan bernuansa syariat diberbagai tempat di tanah air, termasuk di wilayah kota Bandung