Peralihan Agama dan Akibat Hukumnya dalam Konteks Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UUP, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara.Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach) yaitu dengan membandingkan berbagai perspektif hukum dibidang perkawinan, bukan hanya hukum Islam tetapi juga Hukum positif di Indonesia. Teori yang digunakan yaitu teori Penaatan Hukum dalam Hukum Islam dan Asas Personalitas Keislaman.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan agama di Indonesia bukan hanya menjadi pembahasan dan permasalahan dalam hukum agama saja tetapi juga diatur oleh negara dalam bentuk hukum positif Indonesia yaitu dengan diberlakukannya UUP dan KHI yang sampai saat ini menjadi dasar hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan khususnya bagi pasangan yang beralih agama. Sehingga pasangan tersebut yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan meskipun dikemudian hari terjadi suatu sengketa perkawinan, maka dasar hukum yang dapat digunakan bagi mereka adalah peraturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu hukum Islam, KHI dan UUP