IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERKAIT KADERISASI POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ( PERBANDINGAN KADERISASI POLITIK ANTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI KOTA SURAKARTA)

ABSTRAK Mardon Widiyanto. 2014. E0014251. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERKAIT KADERISASI POLITIK OLEH PARTAI POLITIK (PERBANDINGAN KADERISASI POLITIK ANTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI KOTA SURAKARTA”. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang pertama, bagaimana pengaturan kaderisasi politik di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berkaitan dengan Kaderisasi Politik oleh Partai Politik, yang kedua bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik terkait kaderisasi politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kota Surakarta, yang ketiga apa saja hambatan yang ddalam implementasi kaderisasi politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Tipe data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan studi lapangan, instrumen penelitian dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan perbandingan regenerasi politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GENRINDRA) di Surakarta. Hasil penelitian yang pertama, dari pengaturan-pengaturan sebelumnya, pengaturan mengenai kaderisasi politik tidak diatur secara tertulis dan mulai Undang-Undang ini diatur pengaturan kaderisasi politik walaupun tidak secara terperinci. Perbedaan dalam meimplementasikan pengaturan tersebut, terkait Kaderisasi Politik tersebut. tidak ada hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kaderisasi politik. Namun, secara umum disetiap partai pasti akan mengalami kendala-kendala yang sering kali menghambat kinerja partai dalam melakukan kaderisasi. yang pertama kemampuan daya tangkap masyarakat yang beragam, yang kedua pola pikir masyarakat hanya terfokus pada kesejahteraan, yang ketiga kemampuan komunikasi kader yang berbeda-beda berdampak pada hasil yang berbeda-beda pula, yang keempat kesibukan para kader di luar kegiatan partai juga terkadang menghambat proses pelaksanaan kegiatan pendidikan kader Kata Kunci : Partai Politik, Kaderisasi Politi