Tanggung Jawab Etis PPAT Dalam Pembuatan Akta di Kabupaten Boyolali

Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan Penelitian dan penulisan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan PPAT di Kabupaten Boyolali dalam pembuatan akta tanah guna terwujudnya kebenaran formil dan materiil akta dan fungsi pengawasan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali terhadap pembuatan akta tanah PPAT di Kabupaten Boyolali. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif, bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang di perlukan adalah data primer yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deduksi silogisme. Hasil Penelitian Fakta hukum PPAT di Kabupaten Boyolali mengabaikan kebenaran materiil akta karena peraturan hanya mengatur tanggung jawab kebenaran formil.Simpulan PPAT di Kabupaten Boyolali belum melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan kebenaran materiil akta PPAT. Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali hanya mengawasi kebenaran formil dalam pembuatan akta PPAT. Apabila PPAT di Kabupaten Boyolali melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan kebenaran formil dan kebenaran materiil akta PPAT maka akan dapat meminimalkan sengketa mengenai tanah serta akta PPAT akan berkepastian hukum. Saran agar dapat meminimalkan sengketa maka PPAT secara etik dapat bertanggung jawab atas kebenaran formil dan kebenaran materiil akta. Dengan mewujudkan kebenaran formil dan kebenaran materiil dalam akta maka akta PPAT akan berkepastian hukum Kata Kunci; Tanggung jawab PPAT; Pembuatan akta PPAT; Kode Etik PPA