Kajian Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Terhadap Perbuatan Menyebarluaskan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 248/PID.SUS/2017/PN.TRG

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kekuatan alat bukti dokumen elektronik yaitu cetakan media sosial sebagai tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses pembuktian Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor:248/Pid.Sus/2017/Pn.Trg). Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus (case study). Upaya pembuktian memerlukan beberapa alat bukti yang telah mempunyai legalitas yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 184 KUHAP antara lain: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan Terdakwa. Mengacu pada pasal tersebut jika dilihat alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian sangatlah sempit dan terbatas, sehingga muncul alat bukti diluar KUHAP. Pemecahan masalah adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik khususnya yang berbentuk dokumen elektronik yakni cetakan media elektronik telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang tersebut, dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat diartikan sebagai alat bukti surat. Memperhatikan alat bukti tersebut dengan didukung alat bukti yang lain maka Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP