IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

M. ALDHI ADRIANSYAH E0014269. IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN. Penulisan ini bertujuan mengkaji mengenai Implikasi Hukum terhadap kewenangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di dalam Kabupaten Adminstratif yang berada di dalam Provinsi DKI Jakarta. Pendirian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepulauan Seribu adalah daerah dengan potensi pariwisata yang sangat diungulkan oleh provinsi DKI Jakarta, sehingga guna mendukung potensi daerah tersebut sangat dibutuhkan sekali penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berbeda dengan daerah lainnya. Akan tetapi di dalam keberjalan daerahnya hanya memiliki peran admnistratif dari Provinsi DKI Jakarta. Sehingga di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan serta pembangunannya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pasti memiliki pembatasan wewenang yang di diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta terhadap Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sapa saja wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta apa implikasi hukum terhadap wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga dapat mengetahui bagaimana implikasi yang ditimbulkan terhadap kewenangan tersebut Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat perskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode silogisme yang menganalisis hukum dalam kenyataan. Kata Kunci : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Penyelenggaraan Pemerintah, , Pembangunan, Implikasi Hukum