STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI KELUARGA MISKIN MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2017 (Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan)

Dwi Meilani. STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI KELUARGA MISKIN MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2017 (Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2018: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana strategi pengentasan kemsikinan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam memenuhi hak atas perumahan yang layak bagi keluarga miskin melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pengadegan Tahun 2017. (2) Apakahi dampak program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kecamatan Pengadegan Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan peneltian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data peneltian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan metode analisis interktif dengan tahap-tahap: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) pengambilan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap analisis data, (4) tahap penyusunan laporan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi keluarga miskin melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pengadegan Tahun 2017 belum maksimal dikarenakan: (1) belum ada kepastian keberkelanjutan program sebaliknya program hanya berlangsung lima tahun saja, (2) tidak ada target rehabilitasi rumah per tahun yang menyebabkan jumlah rehabilitasi tiap tahun berubah-ubah atau tidak pasti, dan (3) rumah hasil rehabilitasi tidak sesuai dengan standar rumah layak huni yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga, sebaliknya rehabilitasi rumah hanya memfokuskan pada “Aladin” (atap, lantai, dinding). Kedua dampak yang ditimbulkan dari program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mulai terlihat yaitu (1) Meningkatkan kualitas rumah dari penerima bantuan namun belum layak huni sesuai dengan standar yang ditetapkan, (2) Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni (3) Meringankan biaya pembangunan/rehabilitasi rumah, dan (4) Melestarian nilai-nilai kesetiakawanaan dalam bentuk swadaya meskipun masih sangat rendah. Kata kunci : Strategi Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Daerah, Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Laya