pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam prespektif keadilan (studi pengadaan tanah untuk jalan tol semarang solo di kabupaten boyolali desa kiringan)

ABSTRAK FAUZIA ISNANINGTYAS. S351602025. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Semarang-Solo di Kabupaten Boyolali Desa Kiringan). 2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan penulisan ini mengetahui, menganalisis dan mengkaji keadilan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan tata cara ideal dalam pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, berupa wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan pelaksanaan pemberian ganti kerugian sudah memenuhi aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun apabila dilihat dari nilai keadilan belum sepenuhnya memenuhi, hal tersebut dapat dilihat dari belum semua masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah menerima hasil musyawarah ganti kerugian, dimana hasil ganti kerugian tersebut membuat kesejahteraan menurun di masyarakat, kemudian berakhir dengan konsinyasi di Pengadilan Negeri Boyolali dan tata cara pemberian ganti kerugian yang ideal seharusnya dilakukan dengan secara musyawarah mufakat anatara masyarakat dengan pelaksana pengadaan tanah. Hal ini berimplikasi pada jika pelaksanaan pemberian ganti kerugian di desa kiringan belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Seyogyanya dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dapat memenuhi nilai keadilan bagi semua golongan masyarakat dan seyogyanya pemberian ganti kerugian tersebut dilakukan dengan musyawarah mufakat anatara pemerintah dengan masyarakat yang terkena proyek pengadaan. Kata kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Musyawarah ABSTRACT FAUZIA ISNANINGTYAS. S351602025. IMPLEMENTATION OF LOSSES IN LAND PROCUREMENT FOR GENERAL INTEREST IN THE JUSTICE PERSPECTIVE (Study of Land Procurement for Semarang-Solo Toll Road in Boyolali District, Kiringan Village). 2017. Notary Program Faculty of Law University of Sebelas Maret. The purpose of this writing is to know, analyze and assess the justice of compensation in the procurement of land for public interest and the ideal procedure in the provision of compensation in the procurement of land for the public interest. This legal research uses a qualitative approach. Legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and teriary legal materials. Data collection techniques used are primary data and secondary data, in the form of interviews and observation. Based on the results of the research, the implementation of compensation has fulfilled the rules in Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development in the Public Interest, but when viewed from the perspective of justice has not been fully fulfilled, it can be seen from not all communities affected by the procurement project the land receives the result of deliberation compensation, in which the result of the compensation welfare decreases in society, then ends up with consignment in Boyolali District Court and the ideal procedure for compensation should be done by consensus consensus between the community and the land acquisition implementer. This implies that if the implementation of compensation in the village kiringan not fully meet the value of justice, it will have an impact on the welfare of the people declining. Should the implementation of compensation be able to meet the value of justice for all groups of society and should be compensated by the consensus between the government and the public affected by the procurement project. Keywords: Land Procurement, Indemnification, Deliberatio