ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA

ABSTRAK Candra Eka Yustisia, S311308014, Analisis Yuridis Permohonan Eksekusi Atas Putusan Peninjauan Kembali Berdasarkan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis permohonan eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Masalah yang dikaji apakah Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan dalam permohonan eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 247/PK/PDT/2013, bagaimanan hambatan-hambatannya dan upaya solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah non doktrinal (Empiris) atau penelitian hukum Sosiologis, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-2. Sifat penelitian adalah deskriptif. Jenis data primer dan sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (aturan yang terbaru), memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), serta melaksanakan eksekusi atas putusan. Dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali (Putusan No. 247/PK/PDT/2013) dan adanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI kepada Jaksa Pengacara Negara, maka Jaksa Pengacara Negara demi melaksanakan kepastian hukum dan pengembalian keuangan negara, berhak melakukan permohonan eksekusi kepada pengadilan atas Putusan Peninjauan Kembali tersebut. Hambatan-hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanankan eksekusi Peninjaukan Kembali baik internal maupun eksternal dapat diatasi koordi¬nasi dan sinkronisasi diantara stake holder tersebut mutlak dibutuhkan, sehingga baik pada tahap penyusunan, penerapan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat terintegrasi dan bersesuaian secara vertical maupun horizontal, selain itu akan terbentuk cara pandang yang sama dalam mensikapi dan menafsirkan peraturan pe¬rundang-undangan tersebut. Kata Kunci : Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Peninjauan Kembal