Determinan Indikasi Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara akuntabilitas pemerintah daerah, diskresi pemerintah daerah, dan monopoli politik dengan korupsi pemerintah daerah. Korupsi pemerintah daerah diukur dengan jumlah kerugian daerah dan potensi kerugian daerah (dalam rupiah) yang tertulis dalam rekomendasi BPK kepada kepala daerah (bupati/walikota) dalam LHP BPK tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Korupsi Klitgaard untuk menentukan determinan korupsi pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 437 sampel. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi pemerintah daerah. Sementara itu, diskresi pemerintah daerah, monopoli politik dan variabel kontrol ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap korupsi pemerintah daerah