Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan terhadap Asas-Asas Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dengan asas-asas dalam perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda dan asas kepribadian. Selain itu juga membahas terkait akibat hukum yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstutusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak ketiga. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dianalisis menggunakan metode kualitatif dan menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tidak menerapkan asas kepribadian mapun asas konsensualisme. Sedangkan asas itikad baik telah dikesampingkan dengan diperluasnya cakupan asas kebebasan berkontrak dalam mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan. Terhadap asas pacta sunt servanda ketentuannya masih diterapkan sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974. Adapun akibat hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak ketiga adalah bahwa perjanjian perkawinan yang dapat mengikat bagi pihak ketiga hanya perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan pada Akta Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Notaris namun tidak dicatatkan pada Akta Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, tidak dapat mengikat pihak ketiga. Apabila sebelum adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan, suami istri telah membuat perjanjian utang-piutang dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang dapat membuktikannya dapat menuntut pelunasan hutang dari harta bersama suami istri