STUDI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA MENDAPATKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TAMBAKBOYO KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK Ari Sri Subekti. K6413009. STUDI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA MENDAPATKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TAMBAKBOYO KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017. Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Implementasi kebijakan dana desa di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo, 2) Pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo 3) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pemenuhan hak warga negara atas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan Analisis Dokumentasi. Guna memperoleh validitas data, digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1) Reduksi Data, 2) Sajian Data, dan 3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, aktivitas implementasi pada kebijakan dana desa di Desa Tambakboyo meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Kedua, pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa yaitu Pemerintah Desa Tambakboyo telah berupaya melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat desa dengan memberikan pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Akan tetapi pemerintah desa belum maksimal dalam melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat desa dalam hal hak atas informasi, hak atas pembangunan dan pemberdayaan yang berkeadilan, yang berdasar analisis kebutuhan prioritas serta yang berdasarkan tipologi desa. Ketiga, Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pemenuhan hak warga negara atas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yaitu : a) Faktor pendukung: (1) Sumber daya anggaran tinggi, (2) Sifat kekeluargaan yang tinggi pada masyarakat Desa Tambakboyo, (3) Sifat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah desa. b) Faktor Penghambat: (1) Interpretasi kebijakan yang berbeda-beda oleh masyarakat. (2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal program pemberdayaan masyarakat desa. (3) Sumber daya peralatan yang belum lengkap dan infrastruktur non fisik yang kurang dioptimalkan. (4) Kondisi ekonomi Desa Tambakboyo yang kurang sejahtera. (5) Kurangnya kejelasan, ketepatan, kekonsistenan dalam komunikasi antar organisasi