ANALISIS DALIL PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MEMPERTIMBANGKAN KESIAPAN MEMPELAI LAKI-LAKI YANG BELUM CUKUP UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERNIKAHAN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NO. 77/PDT.P/2015/PA.SKH)

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji dalil-dalil serta alat bukti yang digunakan pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah, dan untuk mengetahui apakah penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan konstruksi hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah calon mempelai perempuan sudah hamil diluar nikah dan anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan gaji tetap setiap bulan. Alat bukti yang digunakan adalah surat yang membuktikan bahwa pernikahan mereka ditolak oleh KUA Klaten dan saksi yang membuktikan bahwa mempelai perempuan sudah hamil diluar nikah. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara peradilan agama, khususnya Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta hukum perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun didalam undang-undang perkawinan masih abstrak tentang alasan permohonan dispensasi nikah yang dapat dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga hakim melakukan konstruksi penghalusan hukum atau penyempitan hukum. Disini hakim melakukan penyempitan hukum dikaitkan dengan calon mempelai perempuan yang sudah hamil diluar nikah, pada Pasal 53 ayat (1) KHI yang pada intinya membolehkan wanita yang hamil diluar nikah melakukan perkawinan terlebih dahulu, hakim menggunakan alasan tersebut untuk dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kata Kunci : Dispensasi nikah, Peradilan Agama, Penetapan, Perkawina