KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DENGAN BUKTI KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM SECARA ONLINE

WARINGIN SETO. NIM. S351508040, 2017. KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DENGAN BUKTI KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM SECARA ONLINE. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian menganalisis keabsahan hukum akta notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui teleconference dengan media video dan keberadaan akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang diselenggarakan secara online sebagai alat bukti. Jenis penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data menggunakan data sekunder. Analisis data dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan dievaluasi serta penarikan kesimpulan dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian dinyatakan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui teleconference dengan media online sudah sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berita acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui teleconference dengan media online belum bisa dituangkan dalam akta otentik karena bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 15 ayat (3) UU ITE. Meski demikian untuk saat ini tidak secara otomatis akta berita acara RUPS atau PKR yang dibuat oleh notaris menjadi absah, karena keabsahan tanda tangan yang dinyatakan absah menurut UU ITE belum diakomodir oleh UUJN khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN, dimana ada keharusan kehadiran peserta RUPS secara fisik dapat dilakukan dengan menggunakan media online sementara pasal 77 UU PT sudah mengatur tentang RUPS secara teleconference. Dalam penelitian ini menganalisis tentang keabsahan akta berita acara RUPS melalui teleconference sehingga dikemudian hari akta berita acara RUPS teleconference menjadi sah dengan adanya revisi atau perubahan Pasal 16 ayat (1) UUJN, dimana ada keharusan kehadiran peserta RUPS secara fisik dapat dilakukan dengan menggunakan media online. Kekuatan pembuktian dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui teleconference yang dalam hal ini berupa dokumen elektronik, dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti persangkaan undang-undang yang dapat di bantah atau setidak-tidaknya persangkaan hakim. Dengan demikian, akta berita acara RUPS yang dilakukan melalui teleconference memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan risalah RUPS yang dilakukan secara konvensional. Belum dapat dilaksanakan RUPS teleconference karena belum adanya Peraturan Pemerintah tentang mekanisme pelaksanaan secara pasti, maka hendaknya Pemerintah segera merevisi atau perubahan Pasal 16 ayat (1) UUJN, dimana ada keharusan kehadiran peserta RUPS secara fisik dapat dilakukan dengan menggunakan media online. Perlu dibuat ketentuan hukum yang mengatur secara jelas mengenai keabsahan hasil RUPS PT melalui telekonferensi, baik dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang telah diperintahkan Undang-Undang dan aturan pendukung lain yang berkaitan dengan RUPS PT melalui telekonferensi dan kekuatan hukum dari RUPS tersebut diakui dan memberikan kepastian para pihak. Kata Kunci : Rapat Umum Pemegang Saham, pembuktian akta otentik, teleconference, Alat Bukt