Praktek Pologoro Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

ABSTRAK Tommy Teodore Fernando, S351508039, 2017, Praktek Pologoro Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah desa mempunyai dasar kewenangan yang sah untuk memungut pologoro, dan untuk mengetahui penyelesaian pungutan pologoro di kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah yang pertama menggunakan jenis penelitan normatif, sedangkan rumusan masalah yang kedua menggunalan jenis penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Sumber data pada penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder dari bahan hukum. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis dengan teori-teori yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Akhirnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemerintah desa di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan tidak mempunyai dasar kewenangan yang sah untuk memungut pologoro karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pologoro bukan jenis pendapatan asli desa. Penyelesaian pungutan pologoro di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dapat dilakukan melalui pengujian peraturan desa, pengujiannya dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu Legislative Review, Executive Review, dan Judicial Review. Selain penyelesaian tersebut pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dibebankan/dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat atas perannya untuk memenuhi prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah. Berdasarkan uraian diatas maka untuk menciptakan kepastian hukum, pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat memberikan pelatihan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan perundang-undangan. Kata Kunci: Pologoro, Peraturan desa, Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah, Pungutan Des