Model Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Mengatasi Dualisme Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dengan Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRAK Husdi Herman, NIM : T311202005, Model Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Mengatasi Dualisme Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dengan Pengadilan Tata Usaha Negara,Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan dualisme dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah yang berujung kepada pembatalan sertifikat hak milik tanah oleh dua lembaga yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membentuk suatu model yang ideal dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pada kenyataannya keberadaan sertifikat masih menyisakan permasalahan dalam hal kepastian kepemilikannya, yakni dengan adanya pembatalan sertifikat. Persoalan penting yang harus diperhatikan dalam penyelesaian suatu sengketa adalah mengenai upaya perdamaian (mediasi) dengan menerapkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata. Dalam penerapan litigasi diperlukan pula suatu penyerasian dengan menggunakan konsepremedy atau pembetulan. Konsep pembetulan adalah dengan membedakan penyelesaian sengketa kepemilikan hal atas tanah berdasarkan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sengketa hukum di bidang pertanahan tentang sertifikat hak atas tanah yang berasal dari tanah negara yang dikeluarkan berdasarkan keputusan pemberian hak atas tanah dari BPN menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan sertifikat hak atas tanah yang berasal dari tanah adat yang dikeluarkan berdasarkan konversi dari BPN menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Konsep ini merupa¬kan alternatif dalam memecahkan konflik hukum positif. Konsep tersebut penerapannya tidak saling mengesampingkan norma hukum lainnya, akan tetapi saling melengkapi masing-masing norma hukum pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan pada Pengadilan Negeri. Rekomendasi yang disampaikan adalah diperlukan adanya upaya perbaikan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan mengacu kepada kejelasan objek perkara sebagaimana disebutkan diatas, sehingga terpola kompetensi yang lebih jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan terganggunya keadilan masyarakat. Peranan mediasi juga diperlukan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa dengan mengedepankan prinsip kebersamaan dalam muyawarah guna tercapai keseimbangan dan kemufakatan. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Kepemilikan Hak Milik, Kewangan Mengadili