PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KEGAWATDARURATAN BPJS KESEHATAN DENGAN DIAGNOSA DI LUAR DAFTAR DIAGNOSA GAWAT DARURAT DI RSUD KABUPATEN SUKOHARJO

Triana Widati, S301508005. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Kegawatdaruratan BPJS Kesehatan Dengan Diagnosa Di Luar Daftar Diagnosa Gawat Darurat Di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pasien kegawatdaruratan BPJS Kesehatan dengan diagnosa di luar daftar diagnosa gawat darurat dan faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pelayanan kegawatdaruratan bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah empiris. Bentuk penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dengan teori bekerjanya hukum dan teori perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan didasari oleh perlindungan hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai peserta BPJS dan hak menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan Pasal 25 huruf b (2) Perpres Nomor 28 Tahun 2016 pelayanan yang tidak dijamin adalah pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi gawat darurat, namun demikian kondisi kegawat daruratannya juga telah ditentukan, apabila orang-orang yang mengalami kegawatdaruratan yang tidak tertulis maka tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pelayanan kegawatdaruratan bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Sukoharjo antara lain faktor hukum yang membatasi kondisi kegawatdaruratan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Kegawatdaruratan