REFORMULASI PENGERTIAN UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK Supriyanto. 2016. Reformulasi Pengertian Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perkenomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis pengertian dan penerapan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam tindak pidana korupsi. 2) Untuk mengetahui rasio legis unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) di Indonesia. 3) Untuk merumuskan model ideal formulasi pengertian dan penerapan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam UUPTPK di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan sumber dan bahan penelitian dengan cara content identification dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian virtual (virtual research). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK tidak jelas, kabur, multi tafsir dan tumpang tindih dalam beberapa peraturan perundangan, sehingga dalam penerapan menimbulkan banyak problematika dan hambatan. Oleh karena itu perlu formulasi baru yang tepat mengenai pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK. Untuk kejelasan dan kepastian maka pengertian keuangan negara mengacu pada Undang-undang Keuangan Negara sedangkan pengertian perekonomian negara mengacu pada sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila dan demokrasi ekonomi yang dijiwai oleh Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” seyogyanya bukan merupakan unsur yang wajib dibuktikan dalam UUPTPK sebagaimana UNCAC- 2003, namun sebagai pertimbangan untuk memperberat pemidanaan. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah pemerintah perlu melakukan kebijakan legislasi yaitu amandemen UUPTPK terhadap substansi pengertian keuangan negara yang mengacu pada Undang-undang Keuangan Negara, pengertian perekonomian negara yang mengacu pada sistem ekonomi Pancasila dan demokrasi ekonomi yang dijiwai oleh Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya, melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengertian keuangan Negara, antara lain Undang-Undang tentang BUMN, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan UUPTPK, khususnya keuangan negara yang berada dalam BUMN atau BUMD. Memasukan jenis tindak pidana penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik serta penyuapan dan penggelapan kekayaan di sektor swasta ke dalam UUPTPK. Kata Kunci : Reformulasi, Keuangan Negara, Perekonomian Negara, Tindak Pidana Korups