Advokasi Kebijakan Pengupahan Buruh Di Kota Surakarta

ABSTRAK Ramaditya Rahardian. D1115027. Advokasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2017. Penelitian ini membahas mengenai masalah pengupahan yang terjadi di Kota Surakarta yang disebabkan oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui advokasi kebijakan pengupahan yang dilakukan oleh organisasi buruh dan pekerja yang ada di Kota Surakarta, penelitian ini mengacu pada beberapa teori yang dikemukakan oleh Roem Topatimasang dimana hal-hal yang berkaitan dengan strategi advokasi kebijakan dilakukan dengan cara membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengolah informasi, menggalang sekutu pendukung, mengajukan rancang tanding, mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis gerakan, memantau dan menilai program. Selain itu dalam melihat faktor yang mempengaruhi strategi advokasi penulis mengacu pada teori yang dikemukakan Sabatier dan Jenkins Smith dalam kerangka koalisi advokasi (ACF) dengan melihat dua aspek instrument yaitu parameter yang relatif stabil dan peristiwa-peristiwa eksternal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sumber data dikelompokan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Uji validitas data dengan menggunakan trianggulasi sumber (data). Sedangkan analisis data menggunakan analisis data interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan organisasi buruh dan pekerja yang ada di Kota Surakarta dalam rangkaian advokasi kebijakan pengupahan buruh melakukan beberapa strategi seperti membentuk lingkaran inti, menentukan isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan informasi, menggalang sekutu pendukung, mempengaruhi pelaksana kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis gerakan dan pada tahap akhir melakukan pemantauan dan penilaian program. Organisasi buruh dan pekerja dalam rangkaian advokasi kebijakan pengupahan tidak menggunakan strategi dalam mengajukan rancangan tanding. Selain itu dalam advokasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi strategi advokasi kebijakan yang antara lain faktor parameter yang relative stabil dan faktor peristiwa-peristiwa eksternal. Kata Kunci : Advokasi Kebijakan, Pengupahan, Buruh