Kewajiban Notaris Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRAK Prastiwi Wahyuningrum. S351602035. KEWAJIBAN NOTARIS MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN KEPADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 2017. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitian dan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa yang diduga menggunakan transaksi keuangan mencurigakan, mengetahui dan menganalisis kendala-kendala Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan juga untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Metode Penelitian ini adalah penelitian sosiolegal research, yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer, data sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling, dengan memakai purposive sampling (sempel bertujuan). Metode analisis data dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip mengenali pengguna jasa sudah diterapkan oleh Notaris Kota Surakarta, namun Notaris tidak dapat menerapkan pemantauan transaksi keuangan disebabkan tidak ada aturan yang memberi kewenangan bagi Notaris untuk menerapkan pemantauan transaksi keuangan, kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan antara lain : Tidak adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan tidak mempunyai bekal ilmu dan kemampuan untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk transaksi oleh kliennya. Perlindungan Hukumnya sangat diperhatikan, Jaminan perlindungan tersebut telah diberikan pada saat pelaporan. Dengan demikian pemberian perlindungan tersebut diberikan sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Secara materiil, pengaturan mengenai perlindungan bagi korban dan saksi tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan hukum yang berupa perlindungan kepada pelapor dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik. Kata Kunci : Pelapor; Transaksi Keuangan Mencurigakan; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. ABSTRACT Prastiwi Wahyuningrum. S351602035. LIMITARY OBLIGATIONS SUBJECT TO SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTION REPORTS TO CENTER FOR FINANCIAL TRANSACTIONS REPORTING AND ANALYSIS AS A PREVENTIVE MONEY LAUNDERING MAY PREVENTION. 2017. Master Program of Nursing Faculty of Law University of Sebelas Maret. The purpose of research and legal writing is to know and analyze how Notary in applying the principle of knowing service users suspected of using suspicious financial transactions, knowing and analyzing the constraints Notaries submit reports Suspicious financial transactions to PPATK and also to know and analyze the legal protection Notary convey Suspicious financial transaction report to PPATK. Methods This research is a sociolegal research research, which is descriptive. Source of data comes from primary data, secondary and tertiary data. Data collection method was done using Non Sampling Sampling technique, using purposive sampling (sempel aiming). Method of data analysis with qualitative method. The result of this research is the principle of recognizing service user has been implemented by Notary Surakarta, but Notary can not apply financial transaction monitoring because there is no rule giving authority for Notary to apply financial transaction monitoring, constraint faced by Notary in submitting financial transaction report among others: The absence of socialization and training on the obligation of Notary to report suspicious financial transactions, Notary in reporting financial transactions do not have provision of knowledge and ability to know the origin of money used for transactions by clients. The Legal Protection is very concerned, the Security Guarantee has been provided at the time of reporting. Thus the provision of protection is provided before, during or after the examination process of the case. In material terms, the regulation on the protection of victims and witnesses of money laundering crime in Law Number 8 Year 2010 is not only limited to physical protection but also legal protection in the form of protection to the complainant and witnesses of good suits or demands. Keywords: Reporter; Suspicious Financial Transactions; Principles of Recognizing Service Users