STUDI TENTANG PENUTUPAN OPERASIONAL TOKO MODERN DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) Sukoharjo)

ABSTRAK Ahmad Hutomo Ardzansyah. E0013028. STUDI TENTANG PENUTUPAN OPERASIONAL TOKO MODERN DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) Sukoharjo). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penutupan operasional toko modern di Kabupaten Sukoharjo yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu tentang bagaimana pengaturan operasional toko modern dan efektifitas pelaksanaan dalam pembatasan dan regulasi yang mengaturnya, dan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap toko modern di Sukoharjo. Metode penelitian hukum ini dilaksanakan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat dari penelitian ini adalah prespektif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dengan jenis dan bahan sumber hukum berupa bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hasil dari penelitian menunjukkan masyarakat yang akan mendirikan toko modern lebih memahami mengenai Peraturan Daerah dan peraturan Bupati. Peraturan yang belum efektif dari segi pembatasan dan regulasi belum ada peraturan khusus yang membatasi berapa jumlah tiap kelurahan atau kecamatan yang harus berdiri untuk pendirian dari toko modern di Kabupaten Sukoharjo. Pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah menertibkan dan memberikan sanksi kepada toko modern yang melanggar peraturan daerah atau ilegal. Kata Kunci: Toko Modern, Pengaturan Operasional Toko Modern, Peraturan Daerah.