Rekonstruksi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Berbasis Penguatan Bikameral

Mastur NIM: T311308009, Rekonstruksi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Berbasis Penguatan Bikameral. Promotor Prof Dr. H. Setiono, SH, MS, Co Promotor Dr. Isharyanto, SH, MHum. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. Disertasi ini bertujuan untuk : 1. mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi 2. mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi dikaitkan dengan sistem bikameral belum seimbang dan sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. mendapatkan model Rekonstruksi yang ideal fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi berbasis penguatan sistem Bikameral di Indonesia. Hasil penelitian dapat disimpulkan : 1. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sudah berbasis sistem bikameral meskipun kewenangan terbatas dalam bidang-bidang tertentu. 2. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral Indonesia belum seimbang bila dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem bikameral Indonesia yaitu sistem bikameral yang lemah (soft bicameral). Sistem bikameral yang seimbang apabila diantara kedua kamar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adanya mekanisme check and balances diantara lembaga Parlemen. 3. Rekonstruksi yang ideal Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi diantara lembaga parlemen memiliki kewenangan yang sejajar dan seimbang. Keseteraan kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dibutuhkan agar terwujud sistem bikameral yang kuat atau strong bikameral. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara yang berkaitan dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif. Disertasi ini memberikan saran dilakukan Amandemen UUD 1945 Pasal 22 C dan Pasal 22 D terkait Tugas, kewenangan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah. Kata Kunci: Rekonstruksi Dewan Perwakilan Daerah, Fungsi Legislasi, Sistem Bikamera