PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI MEKANISME PENERAPAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE DI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Praktik korupsi yang marak terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus melakukan tindakan preventif, salah satunya dengan penerapan reformasi birokrasi di segala lini pemerintahan. Sebagai salah satu lembaga negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaksanakan reformasi birokrasi diantaranya melalui penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah konkret yang diambil BPKP adalah dengan melaksanakan kebijakan Whistleblowing System (WBS) pada Tahun 2013. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan penerapan WBS di BPKP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari BPKP Pusat serta sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi seperti pemahaman atas Whistleblowing System yang belum merata dan kurang optimalnya sarana pengaduan. Oleh karena itu sosialisasi kepada pegawai BPKP dan seluruh stakeholdernya serta penanganan dan tindak lanjut yang nyata dan efektif menjadi kunci atas penyelesaian kendala tersebut