POLITIK HUKUM PASAR MODAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Abstrak SUDIYANA, NIM: T311308015, Politik Hukum Pasar Modal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Substantif Terhadap Pemegang Saham Publik. Disertasi PDIH UNS, 2017. Disertasi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai faktor- faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik (investor publik) dan untuk menemukan model politik hukum pasar modal dalam memberikanperlindungan hukum berbasis keadilan substantif terhadap pemegang saham publik (investor publik). Penelitian ini mendasarkan pada teori keadilan John Rawls, dan teori hukum responsive yang menegaskan bahwa perlunya hukum yang mengakomodir kebutuhan masyarakat secara dinamis. Hukum yang responsive bagi kebutuhan masyarakat Indonesia adalah hukum dibangun dengan mendasarkan pada keadilan substantive. Penelitian hukum doktrinar ( law as it should be)ini berada di tiga lapisan utama, yaitu aras dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, yang didasarkan pada konsep bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum kepada pemegang saham publik (investor public), yaitu lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pasar modal, kelemahan regulasi bidang pasar modal dan lemahnya penegakan hukum atas pelangaran peraturan bidang pasar modal, lemahnya kedudukan hukum pemegang saham publik (investor). Solusi yang ditawarkan adalahmodel politik hukum pasar modal dalam memberikan perlindungan hukum berbasis keadilan substantif terhadap pemegang saham publik, dapat dikelompokan menjadi dua macam yaitu:Pertama; Perlindungan Hukum secara komprehensif integral, yang dilakukan secara menyeluruh oleh struktur pasar modal. Kedua; Perlindungan hukum extern, perlindungan hukum ketika terjadi sengketa pasar modal. Disertasi ini memberikan saran kepada DPR untuk melakukan amandemen sebagian Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, dengan memperkuat atau menambah ketentuan tentang adanya jaminan kemanfaatan investasi, jaminan pemerataan kepemilikan modal, dan jaminan keamanan investasi saham, termasuk memperkuat lembaga Pengawas Pasar Modal (OJK). Dalam hal terjadi sengketa perdata disarankan kepada pelaku pasar modal untuk menempuh upaya non litigasi, dan kepada pemerintah untuk membentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Pasar Modal. Kata Kunci: Politik hukum Pasar Modal, Perlindungan hukum berkeadilan Substantive, Pemegang saham publi