Pemenuhan Hak Kewarganegaraan bagi Anak-Anak Pengungsi Internasional yang Lahir di Indonesia

Fenomena pengungsi internasional melahirkan masalah-masalah baru dalam perkembangan hukum baik internasional maupun nasional, mulai dari ratifikasi Konvensi Jenewa 1951 ataupun Protokol Tambahan New York 1967 tentang Status Pengungsi, penanganan pengungsi internasional, hingga pemenuhan dan perampasan hak asasi manusia pengungsi internasional. Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara yang tidak meratifikasi Konvensi Wina 1951 ataupun Protokol Tambahan Jenewa 1967 tentang Status Pengungsi serta tidak mempunyai pengaturan rinci dalam upaya penanganan pengungsi internasional yang datang ke wilayahnya. Kekosongan aturan ini membuka celah-celah tidak terpenuhinya hak asasi manusia, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi yang lahir di Indonesia. Tulisan ini memaparkan pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat preskriptif. Teknik analisisinya adalah deduktif. Indonesia telah mengatur hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia dalam hukum positifnya, namun pada implementasinya hak atas kewarganegaraan itu tidak serta-merta diberikan kepada anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia dengan alasan keamanan nasional