SISTEM PENGGAJIAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI BENIH DINAS PERTANIAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK Sholehah Fajar Kusumaningrum (D1514102). SISTEM PENGGAJIAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI BENIH DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Program Studi Manajemen Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 43 Halaman Setiap instansi baik swasta maupun pemerintah, pasti membutuhkan adanya Sumber Daya Manusia (SDM), untuk menjaga hubungan baik maka perlu adanya balas jasa berupa balas jasa. Kompensasi sendiri merupakan segala bentuk balas jasa kepada pegawai yang berupa financial (gaji, upah, tunjangan, bonus, dan lainnya) maupun berupa non financial (penghargaan, pemberian cuti, dan lainnya). Demi kelancaran proses pemberian kompensasi maka dibutuhkan pula sistem pendukung berupa aplikasi. Tujuan pengamatan pada UPTD BPSB Dinas Pertanian DIY yaitu untuk mengetahui sistem penggajian yang telah diterapkan, baik kelebihan maupun kelemahan dari semua aspek yang terkandung dalam sistem penggajian tersebut. Pengamatan yang dilakukan pada UPTD BPSB Dinas Pertanian DIY menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang berarti penulis menggambarkan secara rinci tentang kegiatan yang terjadi sesungguhnya pada organisasi tersebut. Dalam mengumpulkan data untuk memperkuat penulisan ini, maka penulis menggunakan metode wawancara, observasi berperan aktif, mengkaji dokumen atau arsip, dan perekaman. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawas Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak dalam bidang sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. UPTD BPSB Dinas Pertanian DIY memiliki kurang lebih 50 pegawai yang harus diperhatikan tingkat kesejahteraannya. Kesejahteraan dalam hal sistem kompensasi atau yang lebih dikenal dengan nama Sistem Penggajian yang diterima oleh masing-masing pegawai tidak lepas dari sistem yang telah ada di dalam organisasi tersebut. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data gaji pegawai ada dua, yaitu Microsoft Excel dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, kedua aplikasi tersebut dipakai dalam satu kegiatan yang sama dikarenakan meskipun SIPKD merupakan aplikasi terbaru yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada kenyataannya aplikasi tersebut belum dapat digunakan secara maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dibandingkan dengan aplikasi Microsoft Excel yang telah dipakai lebih dahulu. Berdasarkan kelemahan yang ada, maka penulis menyarankan agar UPTD BPSB Dinas Pertanian DIY meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih memerlukan perbaikan. Kata kunci : Sistem Penggajian, Sistem Kompensasi, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daera