Penerapan Basis Akrual di Institusi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia (Deskripsi Penerapan Basis Akrual di Kota Semarang)

Penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan menjadi isu menarik yang terus berkembang di dunia akuntansi saat ini. Berkembangnya isu tersebut didasari oleh adanya tuntutan yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi privat dan sektor publik oleh masyarakat dan para pengguna laporan keuangan. Di Indonesia, dasar diterapkannya basis akrual dalam instansi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP 71 Tahun 2010 ini merupakan amanat dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan basis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang, serta permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan basis akrual dalam penyajian laporan keuangannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai implementasi basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, menemukan permasalahan yang dihadapi pemerintah selama implementasi basis akrual, serta menemukan solusi atas permasalahan tersebut sehingga penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan implementasi basis akrual, khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah. Kata kunci : Akuntabilitas, basis akrual, pelaporan keuangan, pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintaha