PROSEDUR PENCAIRAN DANA GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN KERJA (SATKER) DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA

DYIYAH FITRI VIDIASTUTI, D1514038, PROSEDUR PENCAIRAN DANA GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN KERJA (SATKER) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA, Program Studi Manajemen Administrasi Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2017, 57 halaman. Pencairan dana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan untuk menyalurkan alokasi dana APBN kepada Satuan Kerja salah satunya yaitu gaji induk. Gaji Induk merupakan gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. dalam proses pencairan dana melalui 4 (empat) tahap yaitu proses di kantor Satker, proses di front office, proses di middle office, dan proses di Back Office. Jenis pengamatan yang penulis lakukan adalah observasi berperan aktif dan deskriptif kualitatif yaitu dengan observasi berperan aktif merupakan suatu cara khusus dimana peneliti tidak bersikap pasif sebagai pengamat tetapi memainkan berbagai peran yang mungkin, dalam berbagai situasi, atau bahkan dapat berperan mengarahkan peristiwa-peristiwa yang sedang dipelajari. Dalam melakukan pengamatan di KPPN Surakarta, Penulis mengamati secara langsung serta ikut berperan aktif dalam menyelesaikan beberapa kegiatan prosedur pencairan dana gaji induk. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa prosedur pencairan dana gaji induk membutuhkan SPPT untuk menyetujui pengajuan pencairan dana dan membutuhkan SP2D sebagai bukti pengajuan pencairan dana telah disetujui oleh KKPN. Proses awal pencairan dana gaji induk, satker terlebih dahulu membuat SPM gaji induk yang sudaah disetujui oleh PA dan KPA. Kemudian, front office akan mengkonversi dan meneliti SPM yang diajukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan di SOP. Selesai konversi SPM akan di validasi oleh middle office kemudian di setujui oleh Kepala Seksi Pencairan Dana untuk diterbitkan SPPT. SPPT yang di cetak di berikan kepada Seksi Bank untuk dibuatkan daftar tagihan per tanggal jatuh tempo dan diserahkan kepada Kepala Seksi Bank untuk di setujui pengajuan pencairan dana gaji induk dan diterbitkan SP2D sebagai bukti perintah pencairan dana kepada bank yang ditunjuk. Hambatan yang dialami oleh KPPN Surakarta dalam kegiatan pencairan dana adalah pelayanan proses pencairan dana Satker belum terencana dengan baik. Puncak kegiatan pencairan dana yang dilakukan oleh Satker masih terjadi ditriwulan terakhir, dimana idealnya puncak pencairan dana terjadi ditriwulan kedua dan triwulan ketiga. Kata Kunci : Gaji Induk, KPPN, Pencairan Dana, SP2