SENGKETA KEWENANGAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN DENGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMANFAATAN SUMBER AIR COKRO KLATEN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sengketa kewenangan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemanfaatan sumber air Cokro di Kabupaten Klaten serta bagaimana penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian di di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah primer da sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatkan dari wawancara kepada Kepala Bagian Hukum PDAM Surakarta pada tahun 2017 yang mengetahui kerjasama pemanfaatan sumber daya air Cokro Klaten. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer baik data dari internet maupun kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Era otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Melalui kerjasama antar daerah optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam khususnya air untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tersebut dapat terwujud. Namun dalam pelaksanaanya seringkali terjadi konflik/sengketa antar daerah yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi/filosofi terhadap pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri serta kurang cermatnya pemerintah daerah dalam mengkaji kerjasama yang dibuat terhadap peraturan perundang-undangan yang terus berubah secara dinamis. Seperti halnya sengketa kewenangan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemanfaatan sumber air Cokro di Kabupaten Klaten. Kata kunci : Pemerintah Daerah, Kerjasama Antar Daerah, Sumber Daya Ai