ANALISIS PENILAIAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) PADA BPR DAN BPRS DI WILAYAH SOLO RAYA TAHUN 2011-2016

ABSTRAK ANALISIS PENILAIAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) PADA BPR DAN BPRS DI WILAYAH SOLO RAYA TAHUN 2011-2016 Dwi Rizka Maulidiyah F3614041 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) pada BPR dan BPRS di wilayah Solo Raya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perizinan, Informasi dan Dokumentasi KOJK Solo. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan KOJK Solo tentang penilaian penerapan program APU dan PPT pada BPR dan BPRS di Wilayah Solo Raya tahun 2011-2016 dan berbagai peraturan pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah rata-rata indeks dari hasil penilaian penerapan program APU dan PPT pada BPR dan BPRS di Solo Raya tahun 2011-2016. Hasil penilaian menunjukkan penerapan program APU dan PPT tergolong cukup baik. Penilaian tersebut mengacu pada PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program APU dan PPT, Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU Tahun 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/41/INTERN Tahun 2011. BPR dan BPRS di wilayah Solo Raya telah mempunyai pedoman penerapan program APU dan PPT yang didalamnya meliputi 4 (empat) aspek. Aspek tersebut yaitu: (1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, (2) kebijakan dan prosedur, (3) pengendalian intern, (4) SDM dan pelatihan. Penerapan pedoman APU dan PPT sangat penting untuk mencegah dimanfaatkannya BPR dan BPRS sebagai sarana tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian ini adalah meningkatkan sistem pengawasan oleh KOJK Solo terhadap penerapan program APU dan PPT pada BPR dan BPRS, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seluruh SDM BPR dan BPRS tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meningkatkan sistem informasi dan teknologi BPR dan BPRS untuk mendukung penerapan program APU dan PPT. Kata kunci : pencucian uang, pendanaan terorisme, BPR dan BPRS, penilaian OJK