EVALUASI PENERAPAN BASIS AKRUAL TERHADAP PERLAKUAN ASET TETAP DAERAH DI INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

ABSTRAK EVALUASI PENERAPAN BASIS AKRUAL TERHADAP PERLAKUAN ASET TETAP DAERAH DI INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA Brillian Asa Purmita F3314026 Penerapan basis akrual sebagai standar dari kebijakan akuntansi pemerintahan di Indonesia sudah wajib digunakan oleh semua instansi pemerintah sejak Tahun Anggaran 2010 tak terkecuali oleh Pemerintah Kota Surakarta yang merupakan salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Inspektorat Kota Surakarta sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Surakarta tentunya juga wajib menerapkan basis akrual untuk kebijakan akuntansi semua sumber daya ekonomi yang dimilikinya termasuk untuk perlakuan aset tetapnya. Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan basis akrual yang telah ditetapkan terhadap aset tetap di Inspektorat Kota Surakarta dan juga untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan atas penerapan basis akrual terhadap perlakuan aset tetap tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan antara perlakuan aset tetap dengan basis akrual yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Surakarta dengan perlakuan aset tetap dengan basis akrual yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sumber data penelitian ini diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan pegawai kantor Inspektorat Kota Surakarta, studi kepustakaan, dan juga dengan mempelajari referensi teori dari buku yang terkait dengan aset tetap. Hasil evaluasi penerapan basis akrual terhadap perlakuan aset tetap daerah di Inspektorat Kota Surakarta, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihannya yaitu dengan adanya perhitungan penyusutan, Inspektorat Kota Surakarta dapat mengetahui tingkat penurunan daya guna suatu aset tetap melalui besaran biaya penyusutan yang diakumulasikan setiap tahunnya. Kemudian, salah satu kelemahannya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia kurang memadai dalam melaksanakan sistem pencatatan akrual yang saat ini diterapkan, sehingga membuat produktivitas kinerja pegawai Inspektorat Kota Surakarta sedikit terhambat. Dari kelemahan tersebut, penulis memberikan rekomendasi yaitu Inspektorat Kota Surakarta atau Pemerintah Kota Surakarta dapat mengadakan pelatihan-pelatihan kerja yang mampu meningkatkan kualitas pegawai-pegawainya dengan begitu produktifitas pegawai tidak terhambat. Kata kunci : Basis akrual, Aset tetap daerah, Inspektorat Kota Surakart