PELAYANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINDAKLANJUTI ADUAN TERKAIT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL (Penjaringan dan Penyaringan Pamong Desa Di Desa Bantul, Kecamatan Bantul)

ABSTRAK IRANA DEWI, D1514054, PELAYANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINDAKLANJUTI ADUAN TERKAIT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL (Penjaringan Dan Penyaringan Pamong Desa Di Desa Bantul, Kecamatan Bantul), Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2016, 84 Halaman. Pada tahun 2016 ini banyak terjadi kekosongan posisi perangkat desa khususnya di Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa yang baru dibentuk langsung dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mengisi kekosongan posisi yang ada, sehingga di akhir tahun 2016 sudah memiliki perangkat desa yang lengkap. Dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pamong desa, ternyata banyak terjadi maladministrasi dalam pemilihan tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang datang mengadu ke Lembaga Ombudsman. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui pelayanan yang diberikan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menindaklanjuti aduan terkait Penjaringan dan Penyaringan Pamong Desa di Desa Bantul. Pengamatan ini menggunakan metode Obsevasi Berperan Aktif dengan memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan pengamatan yang dilakukan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pamong desa di Desa Bantul terjadi maladministrasi, dalam pelaksanaannya panitia penjaringan dan penyaringan pamong desa di Desa Bantul tidak membuat tata tertib serta bobot penilaian, serta LP3M UMY sebagai pihak ketiga dalam penjaringan dan penyaringan pamong desa di Desa Bantul telah melanggar tata kelola usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan yaitu prinsip kepatuhan aturan hukum. Hasil seleksi yang dimintakan rekomendasi kepada camat sudah disetujui, maka hasil seleksi yang sudah dilakukan tidak berubah karena kesalahan yang terjadi dalam hal Administrasinya namun dalam pelaksanaan teknis yang dilakukan tidak terjadi kesalahan. Kata kunci: Pelayanan, Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Ombudsma