KEADAAN KHUSUS YANG MENIADAKAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS

ABSTRAK Erlina Kusumaningdiah, S351408023, 2016 Keadaan Khusus Yang Meniadakan Kewajiban Ingkar Notaris. Tesis : Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mengenai kewajiban ingkar Notaris yang saling menafikan antara satu dengan yang lain. Kewajiban merahasiakan isi akta dan kewajiban Notaris sebagai warganegara yang baik dalam penegakan hukum. Asas equality before the law membuat pengambil keputusan menjadi ragu dalam terutama hakim dalam menggunakan peraturan perundang-undang ketika terjadi permasalahan mengenai akta Notaris. Notaris dalam menjalanakan tugas jabatannya harus memegang teguh Sumpah Jabatan Notaris untuk merahasiakan semua keterangan dan isi akta yang disampaikan kepada Notaris yang merupakan kehendak para Pihak. Notaris bukan merupakan para pihak dalam akta, Notaris hanya mengkonstantir kehendak para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu inventarisasi bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Tehnik analisis data yang digunakan dengan tehnik analisis deskriptif, mencari perkecualian terhadap kewajiban ingkar Notaris terhadap Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa banyak peraturan mengenai kewajiban ingkar Notaris yang saling menafikan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan para pengambil keputusan menjadi bingung dalam menerapkan peraturan yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara. Peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, sebagaimana prinsip legalitas. Penyidik harus bisa menghargai profesi Notaris, bahwa peraturan jabatan Notaris merupakan lex specialist sehingga ketika Notaris diperiksa dan hanya duduk diam melaksanakan kewajibannya, maka Notaris bukan berarti menghambat proses penyidikan. Notaris hanya menjalankan kewajiban sebagaimana perintah Undang-Undang Jabatan Notaris. Seseorang tidak bisa dikenakan pidana selama menjalankan perintah undang-undang. Hakim sebagai tumpuan muara terakhir harus benar-benar memahami Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban ingkar dan kasus-kasus konkret mengenai akta Notaris. Hakim tidak bisa hanya berpedoman pada Pasal 28 UUD 1945, bahwa setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan. Hakim harus bijaksana dan adil dalam menerapkan Undang-Undang, atau hukum tidak tertulis untuk memutuskan masalah. Kata Kunci : Keadaan Khusus, Kewajiban Ingkar (Verschoningsplich), Undang-Undang Jabatan Notaris. ABSTRACT This study aims to find out a lot of the legislation that are mutually exclusive of one another. Obligation to keep confidential the contents of the notarial deed and obligations as good citizens in law enforcement. Principle of equality before the law to make decision-makers become doubtful in particular judge in the legal regulation when there is a problem concerning the notarial deed. Notary public in the running of their office must uphold the Oath of Office to keep confidential all information and the contents of deed submitted to the notary who represents the will of the parties. The notary is not a party to the deed, notary only represent the will of the parties. This research is descriptive normative law. This research was carried out by comparison approach (Comparative Approach). The data used is secondary data. Data collection techniques used were inventoried secondary law in the form of legal materials. Technical analysis of the data used by technical analysis, looking for non singkronan applicable law. Based on this research, that many regulations regarding obligations are mutually exclusive Notary dissenter among the rules with each other. This led to the decision makers become confused in applying the rules used to decide. Legislation should not contradict each other, as well as the principle of legality. Investigators should be able to appreciate the profession Notary, the Notary office that rules are lex specialist so that when the Notary examined and just sit quietly implement their obligations, the Notary does not mean hamper the investigation process. Notary simply perform the duties as command Notary Act. And one can not incur criminal for running commands legislation. Hakim as the pedestal last estuary must truly understand the Law Notary liability broken and concrete cases concerning notarial deed. The judge can not only based on Article 28 UUD 1945, that every person are equal before the law and government. The judge must be wise and fair in applying the Act, or the unwritten law to decide the issue. Keywords: Synchronization, Obligation Default (Verschoningsplich)