PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Tentang Formulasi Parliamentary Threshold Dan Electoral Threshold).

PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Tentang Formulasi Parliamentary Threshold Dan Electoral Threshold). Ketentuan Parliamentary Threshold yang berlaku selama ini dalam penentuan perolehan kursi DPR sering dipandang tidak adil menyatakan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi tidak dijadikan tolok ukur untuk DPRD. Hal demikian dilakukan dengan dalih untuk melakukan penyederhanaan partai politik yang berada di DPR sebagai salah satu strategi penguatan sistem presidensiil. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis 1) ketentuan parliamentary threshold dan electoral threshold sebagai pembatasan hak politik dalam sistem demokrasi Indonesia; 2) faktor-faktor yang memengaruhi pembatasan hak politik dalam parliamentary threshold dan electoral threshold pada sistem demokrasi di Indonesia; dan 3) ketentuan pembatasan hak politik melalui parliamentary threshold dan electoral threshold agar sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif; menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dipadu dengan pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum thersier yang didukung dengan data lapangan berupa wawancara dengan narasumber. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan narasumber hukum ketatanegaraan dan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) semakin besar angka ambang batas akan memperbanyak suara terbuang. Banyaknya suara terbuang mengakibatkan banyak suara rakyat yang tidak terwakili. Hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU Dasar Desain Pasal 1 ayat (2) UUD Alasan konstitusionalnya bahwa suara terbuang merupakan penghilangan hak warga negara untuk memilih. Hak warga negara untuk memilih ini terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin konsitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. 2) Tingginya persentase parliamentary threshold dan electoral threshold yang diterapkan mengakibatkan suara yang terbuang menjadi cukup banyak sehingga hasil pemilu tidak proporsional (tidak dapat mewakili suara rakyat yang sesungguhnya). Hal tersebut dapat mengakibatkan tidak terselenggarakannya praktik demokrasi. 3) Ketentuan pembatasan hak politik melalui parliamentary threshold dan electoral threshold ke depan agar sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia menggunakan rumus rasionalitas yang meminimalisasikan suara ter-buang. Pembentuk UU tidak seharusnya menetapkan persentase angka parliamentary threshold dan electoral threshold tersebut dengan deviasi yang terlalu tinggi dari angka rasionalitas perwakilan. Pembentuk UU harus memenuhi hak dan kewajiban seluruh warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih dengan memperhatikan kultur dan keberagaman masyarakat Indonesia. [Kata kunci: Pembatasan Hak Politik, Parliamentary Threshold, Electoral Threshold