PENGARUH SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP DERAJAT KETERWAKILAN RAKYAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK Rerie Dwi Nugrahenie, E 0013332, PENGARUH SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP DERAJAT KETERWAKILAN RAKYAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sistem pemilihan umum proporsional terbuka berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keterwakilan rakyat. Disamping itu juga untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Salah satu tujuan perubahan sistem pemilihan umum adalah rekayasa untuk menciptakan derajat keterwakilan yang tinggi guna menghasilkan wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah dalam rangka menegakan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan penalaran deduktif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik lapangan yang menggunakan metode wawancara dan observasi, serta teknik kepustakaaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh sistem pemilihan umum proporsional terbuka untuk menciptakan derajat keterwakilan rakyat belum mencerminkan sepenuhnya. Implikasi tersebut dilihat baik dari pemenuhan derajat keterwakilan rakyat secara formil dan materiil yaitu minimnya kelompok masyarakat perempuan yang belum terwakili di DPRD Kota Surakarta dan pelaksanaan ketiga fungsi DPRD yang belum terimplementasi secara maksimal. Sistem pemilu proporsional terbuka (sepenuhnya) menjadi hambatan dalam representasi masyarakat di lembaga perwakilan meskipun dalam rangka menyerap, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Kata Kunci: Sistem Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keterwakilan Rakya