Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha Dalam Pengaturan Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat

ABSTRAK Lego Karjoko, 2016, Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha Dalam Pengaturan Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi pembadanan asas fungsi sosial hak guna usaha dalam sistem hukum perkebunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach, consepual approach, dan case approach. Adapun sumber penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan silogisme induksi-deduksi dan interpretasi. Simpulan dari penelitian ini, yaitu pertama, asas fungsi sosial hak guna usaha belum dibadankan dalam pengaturan perkebunan. Pengaturan perkebunan yang ada masih berorientasi pada paham individualisme, teori keadilan utilitarianisme, teori keadilan libertarianisme, yang hanya meningkatkan kemakmuran pengusaha perkebunan. Kedua, Asas fungsi sosial hak guna usaha seharusnya dijadikan pedoman untuk mengembangkan sistem hukum perkebunan. Pengaturan perizinan memberikan pembatasan/kewajiban kepada pengusaha perkebunan : (1) Membangun kebun sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dengan orientasi pembangunan berkelanjutan. (2) Luas maksimum penguasaan tanah berdasarkan modal riil atau modal yang ditempatkan dan disetor penuh. (3) Pembebasan tanah yang transparan, mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, dan ganti rugi, bersifat fisik dan/atau non fisik, yang adil. (4) Corporate Social Responsibility (CSR) mencakup dana program kemitraan dan program bina lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak. Pengaturan mekanisme penertiban HGU Perkebunan Besar Terlantar : (1) menggunakan konsep Perkebunan terlantar yang koheren dengan asas fungsi sosial HGU dari Kementerian Pertanian; (2) yang melakukan penilaian terlantar tidaknya usaha perkebunan hanya Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN menindaklanjuti hasil penilaian usaha perkebunan yang terlantar dengan menerbitkan ketetapan HGU terlantar. Pengaturan mekanisme pendayagunaan tanah negara bekas HGU Perkebunan terlantar : (1) BPN dengan kewenangan meredistribusi tanah Negara bekas HGU Perkebunan terlantar dan menerbitkan sertifikat; (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan kewenangan melakukan pemberdayaan penerima redistribusi. Kata kunci : Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha, Pengaturan Perkebunan, kesejahteraan rakya