IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang penyebab belum dapat berfungsinya Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa desa yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa atau pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian non doktrinal yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang terjadi dengan sumber data primer dan data sekunder. Data diambil dari berbagai bahan hukum yang berbentuk dokumen, arsip, dan berbagai literatur. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa desa di Kabupaten Madiun tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, karena : (1) Aspek Substansi : Peraturan Bupati ini tidak mengatur secara jelas tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan, dan mekanisme penentuan penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh Tim Pengelola Kegiatan, (2) Aspek Struktural : pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa desa yakni Kepala Desa, Perangkat Desa maupun Tim Pengelola Kegiatan belum terlihat konsisten dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini dalam pengadaan barang/jasa di desa yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa atau pihak ketiga; (3) Aspek Kultural : tingkat kesadaran dari penyedia barang/jasa untuk patuh pada aturan hukum masih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka pihak Pemerintah Kabupaten Madiun seharusnya merevisi beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Bupati, memberikan pembekalan teknis pengadaan barang/jasa desa kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa desa, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini penyedia barang/jasa desa agar tidak terjadi salah penafsiran dalam pengadaan barang/jasa di desa. Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Desa, Tim Pengelola Kegiatan, Penyedia Barang/Jasa