Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Karanganyar

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah). Kebijakan pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) digunakan untuk pembebasan biaya investasi dan biaya operasional sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) proses implementasi kebijakan Pendidikan Gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Karanganyar; 2) aspek kepatuhan pelaksana pada aturan pelaksanaan; 3) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan (BOSDA) baik foktor pendukung maupun faktor penghambat.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016, dengan menggunakan motode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Penentuan sampel dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam/indepth interview, observasi berperan serta dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif. Validitas data dengan cara trianggulasi sumber dan review informant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pengelolaan BOSDA telah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a) penetapan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), b) sosialisasi kepada masyarakat, c) penyusunan Peraturan Bupati, d) sosialisasi kepada sekolah, e) penyusunan RAPBS, f) pengesahan RAPBS menjadi APBS, g) penunjukan organisasi pengelola keuangan BOSDA, h) proses pencairan, i) penatausahaan keuangan sekolah, dan j) monitoring; 2) implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan sesuai dengan standar aturan pelaksanaan yang ada, sehingga peserta didik tingkat SD, SMP dan SMA/sederajat dibebaskan dari semua biaya investasi dan biaya operasional sekolah (untuk sekolah negeri), sedangkan untuk swasta hanya mendapatkan pembebasan biaya operasional sekolah; 3) Pelaksanaan BOSDA dipengaruhi oleh: a) faktor pendukung diantaranya adalah ketersediaan dan kejelasan standar aturan pelaksanaan, ketersediaan dana, komunikasi antar pelaksana, struktur birokrasi yang ada, lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta sikap aparat pelaksana, b) faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Kata kunci : implementasi, pendidikan gratis, BOSDA