SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 27/PMK.06/2016 DENGAN VENDU REGLEMENT MENGENAI KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANG NON EKSEKUSI

SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 27/PMK.06/2016 DENGAN VENDU REGLEMENT MENGENAI KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANG NON EKSEKUSI ABSTRAK Penelitian hokum ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang adanya ketidaksinkronan/ketidaksesuaian ketentuan mengenai lelang dari beberapa produk hukum di Indonesia. Ketidaksinkronan/ketidak sesuaian dimaksud adalah adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdengan Peraturan Lelang (VenduReglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) (selanjutnya disebut Vendu Reglement) hal mana Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Vendu Reglement. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (empiris). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawan cara dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Ketidaksinkronan/ketidaksesuaian antara VenduReglement dan VenduInstructie dan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terkait dengan kewenangan Pejabat Lelang Kelas I untuk membeli barang bergerak dalam lelang non eksekusi yang dipimpinnya diantaranya disebabkan oleh pertimbangan Menteri Keuangan selaku regulator aturan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil dan menjamin kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai lelang. 2. Ketentuan yang menimbulkan multi tafsir sebenarnya juga mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelaksanaan lelang dimaksud. Hal ini mengingat belum ada ketentuan baku dan seragam yang mengatur kewenangan Pejabat Lelang untuk membeli barang bergerak dalam lelang non eksekusi yang dipimpinnya. Selain itu, tidak ada sanksi yang tegas terhadap Pejabat Lelang yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pendapatnya berdasarkan berbagai pertimbangan. Kata Kunci: Ketidaksinkronan, kewenanganPejabat Lelang Kelas I, keseragamanketentua