analisis yuridis undang-undang no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja indonesia luar negeri dalam rangka mewujudkan kepastian hukum

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM A.RAHMAN NIM: S 311 408 001 ABSTRAK Dalam proses bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja dari satu negara dengan negara lain tentu akan terjadi suatu transformasi nilai, sehingga problema sosial dan hukum sering dihadapi oleh tenaga kerja pendatang. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Yuridis Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri. merupakan penelitian normatif atau doctrinal. Penelitian yang dimaksud adalah untuk mengetahui Apakah penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenagakerja indonesia luar negeri sudah efektif atau belum dan mengapa perlindungan hukum bagi tenaga kerja indonesia luar negeri yang di lakukan oleh pemerintah, dan PPTKIS belum maksimal Penulisan dalam tesis ini mengambil pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pandangan ahli yang relevan. dan pendekatan undang-undang (statute aproach) dengan mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri. Pada teknik pengumpulam data dalam penyusunan proposal tesis ini menggunakan Studi Dokumen. Kelemahan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri secara filosofis karena belum mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia sebagai nilai positif yang tertinggi yakni Pancasila .Secara Yuridis, peraturan perundang – undangan di bidang penempatan dan perlindungan TKI tidak sinkron secara vertikal maupun horizontal. Secara Sosiologis kurangnya tingkat kesadaran hukum calon TKI, kurangnya pengawasan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, penegakan hukum (law enforcement ) yang lemah. Kata Kunci : Penempatan, Perlindungan, Tenaga Kerja, Kepastian Huku