PENENTUAN SKALA PRIORITAS PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI JEMBATAN DI KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK Kabupaten Pinrang adalah daerah yang memiliki banyak sungai dan lembah, sehingga jaringan jalan yang menghubungkan daerah-daerah wilayah Kabupaten Pinrang banyak didukung dan dirangkai dengan bangunan jembatan. Seiring waktu beberapa jembatan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi. Di lain sisi keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang selalu dihadapi Dinas Pekerjaan Umum. Untuk itu penelitian ini bertujuan mendapatkan sistem pendukung dalam membantu pemangku kepentingan (Stake Holders) dan pengambil keputusan (Decision maker) untuk menentukan prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pinrang dengan mengambil sampel di 13 jembatan, berada di Kecamatan Wattang Sawitto dan Kecamatan Paleteang. Metode analisis penilaian kondisi jembatan berdasarkan pedoman Bridge Manajemen Jembatan (BMS). Metode analisis prioritas penanganan digunakan metode Anaytic Hierarchy Prosess (AHP) yang di olah dari 27 responden terpilih. Kriteria penanganan terdiri dari tiga yaitu kriteria kondisi kerusakan, volume lalu lintas dan kebijakan. Hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk ArcGis. Dari hasil penilaian diperoleh bahwa nilai kerusakan dari tiga belas (13) jembatan yaitu rusak ringan nilai kondisi satu (1) sebanyak enam (6) jembatan yang memerlukan pemeliharaan rutin, rusak sedang dengan nilai kondisi dua (2) sebanyak lima (5) buah jembatan dengan jenis penanganan pemeliharaan berkala dan ada dua (2) jembatan dengan nilai kondisi tiga (3) dengan penanganan rehabilitasi. Hasil analisis prioritas penanganan dengan metode AHP didapat kondisi kerusakan dengan bobot 0,491 disusul kriteria kebijakan dengan bobot 0,324 kemudian kriteria volume lalu lintas bobot sebesar 0,185, pada Sub Kriteria Kondisi Kerusakan pada Aliran Sungai dengan bobot 0,441, kemudian bobot untuk Bangunan Bawah yaitu 0,414, selanjutnya Bangunan Atas dengan bobot 0,145, untuk Sub kriteria Volume Lalu Lintas didapatkan bobot sebagai berikut: untuk lhr 500 yaitu dengan bobot 0,530. Dan yang terakhir adalah Sub Kriteria Kebijakan dimana ada dua sub kriteria yaitu Rencana Kerja SKPD dengan bobot 0,237 dan Sub Kriteria Musrembang dengan Bobot 0,763 Kata kunci : Kondisi Jembatan, Analytic Hierarchy Process ( AHP ), Sistem Informasi Geografis (GIS