Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

ABSTRAK Wagiman, NIM : T311202013. Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tahun 2016. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab belum menguatnya sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan perkara pokok tindak pidana korupsi, ditinjau dari aspek sistem hukum. Penelitian ini juga bersifat preskriptif, untuk menyusun bentuk-bentuk penguatan sistem pembuktian terbalik TPPU yang ideal dan optimal. Penyusunan ini diharapkan menjadi terobosan hukum dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan sistem dan mekanisme pembuktian terbalik terhadap TPPU masih belum optimal dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berbagai kendala ditemui dalam bekerjanya sistem pembuktian terbalik. Ketidakjelasan pengaturan sistem pembuktian terbalik, ketidaktaatan asas serta ketiadaan hukum acara dalam UU TPPU, menyebabkan penerapannya belum efektif, bias dan menimbulkan kontradiksi. Di sisi lain, struktur kelembagaan aparat penegak hukum belum berlaku sinergis, khususnya dalam kegiatan mengungkap kejahatan asal serta lemahnya penelusuran aset (asset tracing) yang berdampak minimnya pengembalian kerugian negara. Praktik peradilan selama ini, tidak mengutamakan pidana asalnya, dakwaan pencucian uang lepas dari tindak pidana asalnya. Penelusuran aset juga belum memaksimalkan pengumpulan alat bukti terkait dengan tindak pidana asal. Faktor budaya hukum juga belum mendukung bekerjanya sistem penegakan hukum, disebabkan masih rendahnya kesadaran dan kejujuran masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Terkait dengan berbagai kendala yang ditemui, disampaikan rekomendasi, antara lain; perlu dirumuskan pendekatan in rem dan illicit enrichment dalam UU TPPU dan UU PTK. Hal ini sangat bermanfaat dalam proses pembuktian terbalik. Harus ada hukum acara yang mengatur tentang prosedur, mekanisme serta konsekuensi hukum penerapan sistem pembuktian terbalik, baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Pada aspek kelembagaan penegakan hukum, harus diberdayakan fungsi asset tracing dengan daya dukung audit investigatif. Keberadaan standar baku yang jelas dalam fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK dalam membentuk keseragaman pemberantasan TPPU dan korupsi juga mutlak ada. Dalam hal penguatan budaya hukum terhadap aparat penegak hukum dilakukan dengan menerapkan fungsi reward dan punishment. Adapun untuk masyarakat luas dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang kontinyu dan berdayaguna dengan melibatkan semua elemen yang terkait. Kata kunci : penguatan sistem, pembuktian terbalik, tindak pidana pencucian uang, pengembalian kerugian keuangan negar