Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Sepanjang Dimaknai Bukan Sebagai Legalisasi Perzinahan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan dan kedudukan hukum Anak Luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang didukung dengan penelitian dilapangan dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Jumat 17 Februari 2012 terakit anak luar kawin yang disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa"anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Perubahan pasal ini harus difahami secara obyektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya. Perubahan ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi melegalisasi perzinaan dan prostitusi, melainkan Mahkamah Konstitusiberupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak yang lahir di luar kawin tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak lain dan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak tak berdosa ini. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagian kaum lelaki yang melakukan pernikahan siri, melakukan perzinaan, perselingkuhan maupun semen leven (kumpul kebo) hingga wanita partnernya itu hamil dan melahirkan anak, tetap harus bertanggungjawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir akibat perbuatannya. Dengan demikian, hak hidup anak sebagaimana diamanatkan oleh asal 27 ayat (1) dan pasal 28B ayat (2) serta pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar apapun benar-benar dapat direalisasikan. Kata kunci : Anak luar kawin, legalisasi zina, Nasab