HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

ABSTRAK WIDA RIA SANJAYA. S351402037, HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA TESIS : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal, dengan memakai konsep hukum yang ke 3 yaitu Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistimatis sebagai Judge Made Law , lokasi penelitian adalah di Perpustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi kasus. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hak ingkar notaris sebenarnya tidak hanya dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, Notaris bisa menggunakan pasal-pasal lain. Misalnya, Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang sumpah jabatan Notaris, Dengan demikian kewajiban ingkar notaris bukanlah untuk melindungi notaris tersebut, tetapi untuk melindungi para pihak yang menghadap padanya dan memberikan keterangan dan pernyataan yang dipercayakan kepadanya untuk dituangkan dalam akta. Maka jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 16 dan Pasal 54 UUJN maka jelas bahwa untuk merahasiakan isi akta beserta hal-hal yang diberitahukan kepada notaris sehubungan dengan pembuatan akta tersebut adalah merupakan suatu kewajiban jabatan notaris, sehingga dengan demikian untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi bukan hanya merupakan hak tapi juga merupakan suatu kewajiban bagi notaris. Jadi notaris tidak hanya mempunyai hak ingkar (verschongsrecht) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar (verschoningssplicht). Akibat hukum bagi seorang notaris dalam menggunakan hak diamnya di depan pengadilan yaitu, pertama bahwa notaris harus dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan. Kedua membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata di tolak oleh hakim/pengadil atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan Implikasi yang dapat Kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris harus dihormati dan ditegakkan oleh setiap notaris maupun penegak hukum, meminta dengan sangat kepada penegak hukum agar memperhatikan, bahwa notaris selaku Pejabat Umum harus dijaga wibawa dan kehormatanya, sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris dalam proses peradilan, dan diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, tanpa menciderai prinsip-prinsip Negara hukum. Kata kunci : Hak ingkar,Kewajiban ingkar, Perlindungan notaris. ABSTRACT WIDA RIA SANJAYA. S351402037, DENIAL AND LAW PROTECTION RIGHT AGAINST NOTARY POSITION IN CRIMINAL TRIALING PROCESS (An Analysis on Supreme Court’s Verdict Number: 1099K/PID/2010) Thesis: Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret University, 2016. This research aimed to find out and to analyze the application of Denial and Law Protection Right against Notary position in criminal trialing process by analyzing Republic of Indonesia Supreme Court’s Verdict Number 1099K/PID/2010. This study was a doctrinal law research, using the third law concept, taken place in Library. Data type and source used was secondary one. Techniques of collecting data used were library study and case study. The technique of analyzing data used was qualitative analysis. Considering the result of research and discussion, it could be concluded that the legal rationale used by the judge in imposing criminal sanction/punishment to Notary (San Smith) was as follows: the elements in this article provision were fulfilled, that was, the Defendant along with Tony Wijaya were conspiring to develop authentic document the content of which was as if consistent with the reality/truth. This deed was committed deliberately to be used (by Tony Wijaya) to obtain land width inconsistent with the agreement/trading contract thereby harming others. It could be considered as important because according to UUJN it is possible that the corresponding document was consistent with UUJN procedure but on the other hand it was mentioned that the deed/violation was the one meeting a formula of crime by law enforcer. Notary Denial Right existed not only in Article 66 clause (1) UUJN, but notary could also used other articles. For example, Article 4 clause (2) UUJN about Notary post oath, Notary should keep the confidentiality of information or recognition from those coming to it. Thus, the notary denial obligation was intended not to protect the notary, but to protect those coming before it and giving information and statement entrusted to it to be put into written document. The implication of research was that Notary’s denial obligation and denial right should be respected and enforced by every notary and law enforcer, requiring the law enforce to pay attention, that notary as Public Official should maintain his/her prestige and respect, thereby special treatment was required to maintain the notary’s esteem and prestige in trialing process, and law enforcement was required to take legal action carefully without injuring the principles of Constitutional Law. Keywords: Notary’s denial right, notary protectio