PEMBATALAN AKTA SEWA MENYEWA ATAS TANAH HAK MILIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NILAI NILAI KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2647 K/PDT/2014)

Tujuan penelitian dan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian dan pembatalan akta Notaris dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2647 K/Pdt/2014 dan menganalisis apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2647 K/Pdt/2014 Telah Sesuai Nilai-Nilai keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk kedalam sifat penelitian deskriptif. Pendekatan dengan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka, Teknik analisis data berdasarkan logika deduksi. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2647 K/Pdt/2014, Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 84 jo 85 UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan karena terdapat kecacatan dan pelanggaran dalam pembuatannya sehingga aspek dari kekuatan pembuktian akta otentik tidak terpenuhi, akta dibawah tangan nilai pembuktian nya diserahkan kepada Hakim dan Hakim dalam menilai dan membuktikan kesalahan tergugat telah menggunakan teori pembuktian positif yaitu tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Kebatalan perjanjian dalam kasus ini adalah batal demi hukum karena Non existent yang disebabkan tidak terpenuhinya essensialia dari suatu perjanjian. Hakim dalam kasus ini melakukan pembatalan yang bersifat aktif yaitu pembatalan diajukan ke pengadilan umum dengan terdapat alasan mengenai aspek formil dan material yang tidak terpenuhi. Terhadap hasil dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2647 K/Pdt/2014 tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sebagaimana keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai Keadilan distributif yang identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional, yaitu melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Hakim dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan koridor hukum, memenuhi nilai-nilai keadilan dan tidak menghukum dengan berat sebelah, Notaris harus berani menolak permintaan para penghadap/klien yang datang kepadanya untuk membuat akta jika tidak dipenuhi kelengkapan dokumen dan kapasitas penghadap yang tidak lengkap dan Akta Notaris harus dibuat sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris