PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) OLEH MAHKAMAH AGUNG (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3071 K/PDT/2013)

ABSTAK Nur Ridwan Ari Sasongko, S351408007, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Oleh Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/Pdt/2013). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah diberi kebebasan untuk menentukan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi) sepanjang tidak ditentukan dalam perundang-undangan. Penyelesaian melalui jalur arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan binding, yaitu merupakan putusan akhir dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan, yaitu: (1). Mengapa Putusan Basyarnas Nomor 01/P/Basy/PJT/VII/2010 non eksekutabel oleh Mahkamah Agung? (2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terkait putusan Basyarnas Nomor 01/P/Basy/PJT/VII/2010 oleh Mahkamah Agung? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang. Metode penafsiran dalam penelitian ilmu hukum normatif, yaitu dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang. Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Eksekusi Putusan Badan Aribitrase Syariah Nasional (Basyarnas) non eksekutabel oleh Mahkamah Agung Nomor 3071 K/Pdt/2013, Mahkamah Agung menyatakan putusan Basyarnas adalah putusan non eksekutabel, karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tentang Teknis Peradilan pada Bab II huruf AN halaman 104 tentang putusan non executable antara lain putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif dan amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terkait putusan Basyarnas Nomor 01/P/Basy/PJT/VII/2010 oleh Mahkamah Agung, Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, Tergugat Kasasi (Bank Syariah Mega Indonesia) dapat membuktikan dalil gugatannya. Kesimpulannya, bahwa putusan Basyarnas yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel). putusan hakim yang kurang tepat, maka salah satu pihak akan dirugikan (win-lose solution), yang artinya bertentangan dengan putusan Basyarnas (win-win solution). Kata kunci: Sengketa, ekonomi syariah, putusan non eksekutabel. ABSTRACT Nur Ridwan Ari Sasongko, S351408007, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Oleh Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/Pdt/2013). Islamic economic dispute settlement given the freedom to decide through court (litigation) and the path out of court (non litigation) to the extent not specified in legislation . Settlement through arbitration resulted in an arbitration award is final and binding, that is to be final and legally enforceable and binding on the parties . This study focused on two issues, namely: (1) Why BASYARNAS Decision No. 01/P/Basy/PJT/VII/2010 non-executable by the Supreme Court ? (2) How the judge of the legal considerations in deciding the case against the order Basyarnas No. 01 /P/Basy/PJT/VII/2010 by the Supreme Court ? This research is a normative law or in common with doctrinal studies (doctrinal research) which is also referred to as library research or document’s studies. The approach used is the approach of law (statute approach) which approach is taken to examine all laws. Method of interpretation in the normative legal science research, by an observation and review it carefully and meticulously relationship between chapter one article to another, both contained in the legislation. Results showed: (1) Execution Verdict Agency Aribitrase National Sharia (Basyarnas) non executable by the Supreme Court No. 3071 K/Pdt/2013, the Supreme Court declared the decision Basyarnas is the verdict of non- executable, because it meets the elements as defined in Book II Court Attorney General Technical Guidelines on the Technical and Administrative General Civil Courts and Civil Justice Technical Special about in Chapter II letter AN 104 pages of non- executable judgment among other decisions which are declaratory and constitutive and the verdict is unlikely to be implemented. ( 2 ) Consideration law judge in deciding the case against the order Basyarnas No. 01 / P / Basy / PJT / VII / 2010 by the Supreme Court, Judex facti/High Court repair the District Court did not misapply the law, Defendant Cassation ( Bank Syariah Mega Indonesia ) can prove the argument of the lawsuit. In conclusion, that Basyarnas the force of the law decision can not be implemented (non-executable). Verdict is not quite right, then one of the parties would be harmed (win-lose solution), which means that contrary to the decision Basyarnas (win–win solution). Keywords: Dispute, sharia economy, non- executable judgment