BENTUK-BENTUK PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)

Ida Puji Hastuti, S351308028, Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar) Tesis : Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta ABSTRAK Prinsip Kehati-hatiam merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan dimana bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya cenderung dengan berbagai beresiko, maka wajib bersikap hati-hati dlam rangka melindungi dana-dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian memberi dampak pada perbankan itu sendiri dan kepada masyarakat khususnya nasabah bank. Prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap bank secara tidak langsung untuk mengantisipasi kerugian terhadap bank. Permasalahan yang diteliti tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar, menganalisis permasalahan yang timbulkan serta perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor atas perjanjian kredit tanpa agunan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan mencari dan menemukan data di lapangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data penelitian dikumpulkan dengan tehnik wawancara secara mendalam dengan pihak bank, dan mengaitkannya dengan peraturan perbankan serta dokumen dari bank. Hasil penelitian dalam pemberian kredit tanpa agunan Bank Danamon Simpan Pinjam telah menerapkan standar perbankan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian yang sejak dari penilaian debitor, akad perjanjian kredit, hingga pemantauan pengembalian kredit. Hanya saja dalam prakteknya terjadi wanprestasi yang dilakukan debitor tetapi dalam hal ini pihak Bank Danamon Simpan Palur Karanganyar lebih memilih untuk secara intern dalam upaya penyelamatan kredit dan mengupayakan penyelesaian secara mediasi. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap Bank juga dilakukan dengan memperhatikan kedudukan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu dengan memberikan teguran kepada debitor, melakukan peninjauan kembali fasilitas kredit dan juga syarat – syarat yang lain. Kredit tanpa agunan mempunyai resiko yang sangat tinggi jika prinsip kehati-hatian tidak digunakan dengan baik di bidang perbankan oleh karena itu penggunaan maskapai asuransi dan adanya akta pengakuan hutang di hadapan notaris yang akan membantu pihak bank dari permasalahan kredit macet. Pemeliharaan yang baik dari pihak bank akan meminimalkan resiko kredit bermasalah dan akan tercipta kondisi bank yang sehat Kata kunci : prinsip kehati-hatian, perjanjian kredit, kredit tanpa aguna